Oplus_131072
Garut,Medialibas.com – Kabupaten Garut tengah bersiap menghadapi salah satu agenda penting pemerintahan yang kerap menjadi sorotan publik: pelantikan pejabat tinggi pratama. Acara yang dijadwalkan hari ini Kamis,(14/08/2025).
Digadang-gadang bukan hanya sekadar seremoni pengambilan sumpah jabatan, melainkan momen strategis yang akan menentukan arah perjalanan birokrasi Garut di sisa tahun berjalan.
Surat undangan bernomor 800.1.4.1/9980/BKD yang ditandatangani langsung oleh Sekretaris Daerah Garut, Drs. H. Nurdin Yana, MH, menjadi pemantik awal memanasnya isu rotasi jabatan. Dengan label “Sifat: Penting”, surat tersebut menginstruksikan para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk hadir dalam Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Pegawai Negeri Sipil bagi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
Acara dijadwalkan berlangsung di Gedung Pendopo Garut mulai pukul 13.00 WIB, dengan ketentuan undangan wajib hadir tepat waktu dan mengenakan Pakaian Sipil Lengkap (PSL). Daftar undangan meliputi jajaran strategis, mulai dari Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Staf Ahli Bupati, hingga kepala dinas dari sektor kesehatan, perhubungan, perdagangan, pariwisata, pertanian, dan pemberdayaan masyarakat desa.
Spekulasi dan Tarik Ulur di Balik Rotasi
Momen pelantikan seperti ini hampir selalu memunculkan spekulasi dan bisik-bisik politik di kalangan ASN, pejabat, hingga para politisi lokal. Publik bertanya-tanya: siapa yang akan diganti? Apakah akan muncul wajah baru sebagai simbol penyegaran birokrasi? Atau justru terjadi pertukaran posisi antarpejabat yang selama ini sudah malang melintang di kursi strategis?
Seorang sumber di lingkaran internal Pemkab Garut menyebutkan bahwa proses seleksi nama-nama pejabat yang akan dilantik tidak semata-mata berdasarkan evaluasi kinerja. Ada pertimbangan lain yang tak kalah penting, yakni dinamika politik daerah dan kebutuhan konsolidasi jelang tahun politik.
“Pergantian pejabat tinggi pratama selalu punya dua sisi: administratif dan politis. Tidak bisa dipungkiri, birokrasi sering menjadi bagian dari strategi penguatan pengaruh menjelang momentum politik,” ungkap sumber tersebut.
Konsolidasi Kekuasaan atau Penyegaran?
Pengamat politik daerah menilai, rotasi kali ini berpotensi menjadi ajang konsolidasi kekuasaan pimpinan daerah. Penempatan figur-figur yang loyal dan sejalan dengan visi kepala daerah menjadi langkah strategis untuk memastikan program pemerintahan berjalan mulus hingga akhir masa jabatan.
Namun, jika Pemkab Garut benar-benar menghadirkan wajah baru dengan rekam jejak mumpuni, publik bisa menaruh harapan bahwa ini adalah langkah serius untuk memperkuat pelayanan publik dan mendorong percepatan pembangunan daerah.
“Kalau sekadar mempertahankan status quo, ini hanya jadi rotasi kosmetik. Tapi kalau ada penyegaran dan penempatan pejabat yang tepat di posisi yang tepat, maka dampaknya bisa terasa langsung oleh masyarakat,” kata seorang akademisi dari salah satu perguruan tinggi di Garut.
Suasana Tegang Menjelang Hari-H
Di internal SKPD, suasana jelang pelantikan terasa tegang. Beberapa pejabat dikabarkan sudah mengemasi barang-barang pribadinya dari meja kerja, sementara yang lain memilih bersikap tenang sembari menunggu keputusan resmi.
Di sisi lain, tidak sedikit ASN yang memilih menjaga jarak dan enggan membicarakan isu rotasi ini secara terbuka, khawatir sikap mereka terbaca sebagai bentuk keberpihakan.
Sementara Media lokal dan nasional pun mulai melirik peristiwa ini, mengingat banyaknya kursi strategis yang akan terlibat. Beberapa di antaranya adalah posisi kepala dinas yang menangani sektor vital, seperti kesehatan, perhubungan, perdagangan, dan pariwisata bidang-bidang yang langsung bersentuhan dengan pelayanan publik dan pembangunan ekonomi daerah.
Penantian Publik
Dengan hanya menghitung hari menuju 14 Agustus, publik Garut kini menanti gebrakan apa yang akan diambil Pemkab. Apakah pelantikan ini akan menjadi titik balik menuju birokrasi yang lebih efektif, atau sekadar ajang formalitas yang penuh basa-basi politik.
Yang jelas, panggung 14 Agustus bukan hanya tentang pembacaan sumpah jabatan, tetapi juga refleksi dari arah kebijakan, dinamika politik, dan masa depan pelayanan publik di Kabupaten Garut. (Red)
About the Author
