Garut, Medialibas. Com, — Bonus produksi panas bumi di Kabupaten Garut kembali menjadi sorotan tajam publik. Koordinator Garut Bersatu untuk Maju, Tedi Sutardi, secara terbuka mempertanyakan transparansi pengelolaan dan penggunaan dana bonus produksi panas bumi, khususnya di Kecamatan Pasirwangi.
Menurut Tedi, nilai bonus produksi panas bumi tahun terakhir yang tercatat sekitar Rp7,2 miliar justru mengecil dibandingkan tahun sebelumnya, tanpa adanya penjelasan terbuka kepada masyarakat. Kondisi tersebut memicu kecurigaan dan pertanyaan serius mengenai mekanisme pengelolaan dana yang seharusnya berpihak pada kesejahteraan warga di sekitar wilayah terdampak proyek geothermal.
“Dana ini bukan hadiah, melainkan hak masyarakat atas eksploitasi sumber daya alam di wilayahnya. Kalau nilainya turun dan tidak dijelaskan secara terbuka, maka wajar publik curiga,” tegas Tedi Sutardi, Selasa (24 Desember 2015).
Isu Transparansi Jadi Pusat Kritik
Tedi menyebutkan bahwa hingga kini tidak ada paparan publik yang jelas mengenai:
Perencanaan penggunaan dana bonus produksi
Alokasi anggaran per sektor
Laporan realisasi dan evaluasi dampaknya
Ia mengaku memegang dokumen peraturan dan notulen resmi yang menunjukkan adanya potensi ketidaksesuaian antara aturan pengelolaan bonus produksi dengan praktik di lapangan.
“Jika dana ini dikelola sesuai regulasi, seharusnya mudah dibuka ke publik. Tapi faktanya, masyarakat hanya mendengar angka, tanpa tahu ke mana uang itu mengalir,” ujarnya.
Manfaat Bonus Produksi Dinilai Tidak Dirasakan Masyarakat
Lebih jauh, Tedi menyoroti bahwa tujuan utama bonus produksi panas bumi, yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar proyek, belum terwujud secara nyata.
Di wilayah Pasirwangi dan sekitarnya, masyarakat masih menghadapi berbagai persoalan mendasar, seperti:
Infrastruktur jalan yang rusak
Keterbatasan akses air bersih
Minimnya peningkatan fasilitas pendidikan dan layanan sosial
“Ironis. Daerah penghasil energi nasional, tapi rakyatnya masih berkutat dengan jalan rusak dan air bersih. Ini menunjukkan ada yang salah dalam prioritas penggunaan dana,” kata Tedi.
Desakan kepada Pemerintah Kabupaten Garut
Atas kondisi tersebut, Garut Bersatu untuk Maju mendesak Pemerintah Kabupaten Garut untuk segera:
- Membuka secara transparan seluruh data pengelolaan bonus produksi panas bumi
- Melibatkan masyarakat dan organisasi sipil dalam perencanaan penggunaan dana
- Memastikan dana benar-benar dialokasikan untuk kebutuhan dasar dan pemulihan dampak lingkungan
Tedi menegaskan, ketertutupan hanya akan memperlebar jarak antara pemerintah dan rakyat, serta berpotensi melahirkan konflik sosial di wilayah proyek panas bumi.
“Jika pemerintah yakin tidak ada penyimpangan, maka buka semuanya. Transparansi adalah jalan paling adil untuk menjaga kepercayaan publik,” pungkasnya. (Red)
About the Author
