![]()

GARUT, Media libas. Com, — Bukan gempa, bukan banjir, bukan bencana alam.
Yang mengguncang hari ini adalah sesuatu yang lebih berbahaya: retaknya moral kekuasaan.
Di Kabupaten Garut dan Provinsi Jawa Barat, publik disuguhi tontonan yang seharusnya tidak pernah terjadi—perang pernyataan antar elit, termasuk bayang-bayang kekuasaan lama yang kembali bersuara.
Ini bukan sekadar konflik.
Ini adalah sinyal keras bahwa sistem sedang tidak baik-baik saja.
Ketika Jabatan Turun Menjadi Pertengkaran
Pejabat seharusnya menjaga stabilitas.
Namun yang terlihat hari ini justru sebaliknya:
Pernyataan dibuka ke publik tanpa kendali
Konflik dipertontonkan tanpa rasa tanggung jawab
Narasi saling menyerang menggantikan kerja nyata
Ketua LIBAS, Tedi Sutardi, melontarkan pernyataan yang tidak lagi bisa dianggap biasa:
“Ini bukan lagi kegaduhan—ini adalah kegagalan birokrasi yang telanjang di depan rakyat.”
Hukum Ada, Tapi Tidak Terasa
Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pejabat publik wajib:
Menjaga ketertiban pemerintahan
Taat hukum
Tidak menyalahgunakan kewenangan
Namun realitas di lapangan memunculkan pertanyaan yang lebih tajam dari sekadar kritik:
👉 Jika aturan jelas, kenapa pelanggaran terasa dibiarkan?
👉 Jika ini mengarah pada dugaan pelanggaran hukum, kenapa belum ada tindakan nyata?
Diamnya Aparat: Sunyi yang Menakutkan
Publik menunggu langkah dari:
Kepolisian Negara Republik Indonesia
Kejaksaan Agung Republik Indonesia
Namun yang terdengar justru keheningan.
Dan dalam situasi seperti ini, diam bukan lagi netral.
Diam berubah menjadi pertanyaan besar tentang keberanian hukum itu sendiri.
Ketika hukum tidak bergerak, yang bergerak adalah ketidakpercayaan.
Rakyat Tidak Bodoh—Mereka Mengamati
Masyarakat bukan sekadar penonton.
Mereka mencatat, menilai, dan merasakan langsung dampaknya:
Kepercayaan publik terkikis
Wibawa pemerintah melemah
Norma hukum terasa selektif
Yang terjadi hari ini bukan sekadar konflik elit.
Ini adalah erosi kepercayaan yang perlahan tapi pasti menghancurkan fondasi pemerintahan.
Peringatan Keras LIBAS
Ketua LIBAS, Tedi Sutardi, menutup dengan peringatan yang tidak bisa diabaikan:
“Jika benar ada pelanggaran dan hukum tetap diam, maka ini bukan lagi kelalaian—ini adalah kegagalan sistem. Dan jika sistem gagal, rakyat yang akan menanggung akibatnya.”
GARUT DI PERSIMPANGAN
Hari ini Garut berdiri di titik rawan:
Antara hukum yang ditegakkan
Atau hukum yang hanya menjadi tulisan
Antara kepemimpinan yang bertanggung jawab
Atau kekuasaan yang kehilangan arah
Satu hal yang pasti:
Rakyat sedang menonton. Dan kesabaran publik tidak tak terbatas.
Penutup: Jika Ini Dibiarkan…
Jika kegaduhan ini terus berlangsung tanpa kejelasan:
Maka hukum kehilangan makna
Pemerintahan kehilangan legitimasi
Dan kekacauan akan dianggap sebagai hal biasa
Negara tidak boleh kalah oleh ego elit.
Hukum tidak boleh tunduk pada kekuasaan.
Karena jika itu terjadi—
yang runtuh bukan hanya kepercayaan…
tapi masa depan itu sendiri. (Red)
