Oleh:
Dody Satya Ekagustdiman
Garut, Medialibas.com, – Pernyataan tema ini selaras dengan banyak analisis mengenai kepribadian dan strategi politik Donald Trump. Berikut adalah beberapa poin utama yang sering dikaitkan dengan gaya “agresif” tersebut.
Filosofi “Counter-Puncher”, Trump sering mendeskripsikan dirinya sebagai orang yang tidak akan menyerang lebih dulu, namun jika diserang, ia akan membalas jauh lebih keras.
Dalam praktiknya, ia sering menggunakan dominasi verbal untuk mengintimidasi lawan dalam debat atau pertemuan.
Mentalitas Menang-Kalah (Zero-Sum), bagi Trump, interaksi sering kali dilihat sebagai kompetisi di mana harus ada pemenang dan pecundang yang jelas.
Ia cenderung tidak mencari kompromi jika hal itu membuatnya terlihat lemah.
Dalam penguasaan Ruang, baik melalui bahasa tubuh, interupsi, maupun retorika yang tajam, ia selalu berusaha menjadi pusat perhatian.
Strategi ini efektif untuk mendikte narasi dan membuat lawan kehilangan keseimbangan.
Untuk menargetkan kelemahan, Trump dikenal sangat mahir dalam menemukan “Titik Lemah” atau julukan yang merendahkan bagi lawan politiknya (seperti “Low Energy Jeb” atau “Crooked Hillary”) untuk merusak citra mereka secara permanen.
Gaya ini dipandang oleh para pendukungnya sebagai bentuk ketegasan dan kekuatan, sementara para kritikus melihatnya sebagai bentuk intimidasi yang merusak norma kesantunan politik.
Trump selalu berusaha menjadi pusat perhatian, Strateginya untuk mendikte narasi dan lawannya kehilangan keseimbangan.
Strategi Donald Trump untuk selalu menjadi pusat perhatian sering disebut sebagai teknik “Dominasi Siklus Berita”.
Berikut adalah analisis singkat mengapa strategi ini dianggap efektif menurut berbagai pengamat politik.
Dalam mendikte sebuah Narasi, dengan melontarkan pernyataan kontroversial atau melakukan tindakan tak terduga, Trump memaksa media dan publik untuk membicarakan topik yang ia pilih, sehingga isu-isu lain yang mungkin merugikannya terpinggirkan.
Membuat Lawan Reaktif, situasi ketika Trump menjadi pusat perhatian, lawan politiknya sering kali terjebak dalam posisi “bertahan” atau sekadar merespons tindakannya.
Ini selalu mencegah lawannya untuk menyampaikan visi atau agenda mereka sendiri secara efektif.
Mobilisasi Basis Pendukung, Kehadirannya yang konstan di media memberikan kesan kekuatan dan keberanian bagi para pendukungnya, yang sering kali melihat serangan media terhadap Trump sebagai serangan terhadap nilai-nilai mereka juga.
Dalam Efisiensi Biaya Kampanye, untuk Strategi ini jadi menghasilkan apa yang disebut sebagai earned media (pemberitaan gratis). Trump mendapatkan nilai publikasi miliaran dolar tanpa harus membayar iklan sebanyak lawan-lawannya.
Meskipun efektif dalam menjaga basis pendukungnya dan juga mengontrol ritme politik, dalam strategi seperti ini tentu memiliki risiko, seperti menciptakan kelelahan pemilih (Voter Fatigue) dan polarisasi yang semakin dalam di masyarakat.
Sikap pemerintah kanada dalam menghadapi donald trump yang agresip
Memasuki awal tahun 2026, pemerintah Kanada di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Mark Carney (yang menjabat setelah pengunduran diri Justin Trudeau pada tahun 2025) menerapkan strategi yang lebih konfrontatif dan mandiri dalam menghadapi kebijakan agresif Presiden Donald Trump.
Berikut adalah sikap dan langkah utama pemerintah Kanada:
1. Perlawanan Terbuka terhadap Tekanan Ekonomi
Pemerintah Kanada secara tegas menolak ancaman Trump yang terus melontarkan ide aneksasi Kanada menjadi “negara
bagian ke-51″ AS sebagai respons atas defisit perdagangan.
Retorika Tegas: Kanada menyebut klaim Trump tentang subsidi sebagai hal yang “menggelikan”.
Penolakan Konsesi: Kanada bersikap defensif terhadap tuntutan AS untuk membuka sektor susu (dairy) dan menghapus pajak layanan digital dalam tinjauan perjanjian CUSMA yang dijadwalkan tahun 2026 ini.
2. Peta Jalan Industri Pertahanan (Defense-Industrial Roadmap)
Kanada dijadwalkan merilis rencana industri pertahanan pertamanya pada awal 2026 sebagai “pukulan balik” (counterpunch) terhadap agresi perdagangan Trump.
Tujuan: Memodernisasi sektor pertahanan, menarik investasi swasta, dan mengurangi ketergantungan pada rantai pasok AS guna menghadapi “kejutan” ekonomi era Trump.
3. Diplomasi “Indispensable Partner” (Mitra Tak Tergantikan)
Meski bersikap keras, Kanada tetap mencoba menunjukkan nilainya sebagai mitra strategis untuk menghindari tarif menyeluruh sebesar 25-35% yang mulai diberlakukan AS pada 2025.
Strategi: Menekankan kekayaan sumber daya alam, mineral kritis, serta kapabilitas AI dan riset kuantum sebagai modal tawar untuk membantu industri militer dan sipil Amerika tanpa merugikan pekerja AS.
Diversifikasi: Pemerintah meningkatkan upaya menjalin aliansi dengan mitra di Eropa dan Asia untuk memperluas ruang gerak ekonomi di luar hubungan Kanada-AS.
4. Kebijakan Tarif Balasan (Retaliatory Tariffs)
Kanada mempertahankan tarif balasan sebesar 25% terhadap produk baja, aluminium, dan mobil dari Amerika sebagai respons atas kebijakan tarif resiprokal Trump.
5. Persiapan Tinjauan CUSMA 2026
Tahun 2026 menjadi periode krusial karena adanya tinjauan formal terhadap perjanjian perdagangan AS-Kanada-Meksiko (CUSMA).
Pemerintah Kanada telah membentuk tim khusus lintas partai dan penasihat bisnis untuk mengamankan kepentingan nasional di tengah ancaman Trump untuk membatalkan atau merenegosiasi ulang perjanjian tersebut secara sepihak.
Sikap Pemerintah Panama terhadap Trump yang agresif keras kepala
Pemerintah Panama, di bawah kepemimpinan Presiden José Raúl Mulino, secara konsisten menunjukkan sikap defensif dan tegas dalam menghadapi retorika agresif Donald Trump, terutama terkait klaim Trump untuk mengambil alih kembali Terusan Panama.
Berikut adalah poin-poin utama sikap Pemerintah Panama hingga awal 2026:
Penolakan Mutlak Klaim Kedaulatan: Presiden Mulino secara tegas menyatakan bahwa Terusan Panama adalah milik kedaulatan Panama dan tidak dapat ditawar atau dinegosiasikan. Ia menyebut klaim Trump sebagai “kebohongan” dan “pengabaian fakta sejarah”.
Pantahan Terhadap Pengaruh China: Menanggapi tuduhan Trump bahwa Panama telah menyerahkan kontrol kanal kepada China, pemerintah Panama menegaskan bahwa administrasi kanal sepenuhnya dilakukan secara mandiri dan netral sesuai dengan Perjanjian Torrijos-Carter.
Diplomasi Multilateral: Panama mengajukan keluhan resmi kepada PBB untuk mengecam ancaman Trump yang dianggap membahayakan stabilitas kawasan dan melanggar hukum internasional.
Ketegangan yang Mereda (Awal 2026): Pada Januari 2026, Presiden Mulino menyatakan bahwa “krisis dengan Amerika Serikat terkait kanal telah berakhir” setelah serangkaian tekanan diplomatik dan transaksi swasta—termasuk akuisisi saham operator pelabuhan oleh perusahaan AS—yang meredam narasi “pengambilalihan” oleh Trump.
Kerja Sama yang Terpaksa: Meskipun menolak sikap keras Trump, Panama tetap berupaya menjaga hubungan bilateral dengan menyetujui beberapa tuntutan AS, seperti upaya mengurangi pengaruh perusahaan China di sekitar kanal demi menghindari eskalasi militer.
Hingga saat ini (Januari 2026), Panama tetap memegang kendali penuh atas operasional kanal sambil terus mendesak pemerintahan Trump untuk menghormati kedaulatan negara tersebut melalui forum-forum internasional.
Sikap Pemerintah Denmark terhadap Trump yang selalu agresif mengancam keras
Memasuki awal Januari 2026, sikap Pemerintah Denmark terhadap Presiden Amerika Serikat Donald Trump berada pada tingkat ketegangan yang sangat tinggi menyusul ancaman aneksasi terhadap Greenland.
Berikut adalah poin-poin utama sikap resmi Pemerintah Denmark:
Peringatan Keras “Stop Ancaman”: Perdana Menteri Denmark, Mette Frederiksen, secara terbuka mendesak Trump untuk segera menghentikan ancaman pengambilan alih Greenland.
Ia menegaskan bahwa AS tidak memiliki hak untuk mencaplok wilayah mana pun dalam Kerajaan Denmark.
Penegasan Kedaulatan: Pemerintah Denmark menegaskan bahwa “Greenland tidak dijual” dan retorika Trump dianggap “benar-benar tidak masuk akal” (absurd). Mereka menekankan bahwa masa depan Greenland adalah hak rakyat Greenland sendiri, bukan objek diplomasi kekuasaan.
Keanggotaan NATO sebagai Perlindungan: Denmark mengingatkan Washington bahwa Greenland sudah menjadi bagian dari aliansi NATO, yang memberikan jaminan keamanan bagi integritas wilayah tersebut.
Invasi atau paksaan militer terhadap Greenland dianggap akan mengakhiri eksistensi NATO itu sendiri.
Protes Diplomatik: Denmark telah memanggil Duta Besar AS untuk mengajukan protes resmi setelah Trump menunjuk seorang utusan khusus untuk Greenland (Gubernur Louisiana, Jeff Landry) pada akhir Desember 2025 dengan tujuan eksplisit untuk membantu integrasi pulau tersebut ke AS.
Solidaritas Eropa: Denmark mendapatkan dukungan kuat dari negara-negara Eropa lainnya, termasuk Inggris, Prancis, Swedia, dan Norwegia, yang semuanya mengecam retorika agresif Trump dan menegaskan bahwa perbatasan negara tidak dapat diubah dengan kekerasan.
Ketegangan ini semakin memuncak di Januari 2026 setelah keberhasilan operasi militer AS di Venezuela, yang memicu kekhawatiran di Kopenhagen bahwa Trump mungkin akan menggunakan metode agresif serupa terhadap Greenland demi kepentingan keamanan nasional AS.
Metoda Agresif Trump serupa terhadap Greendland demi kepentingan keamanan nasional AS.
Hingga Januari 2026, Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah memperkuat retorika dan langkah agresifnya untuk mengakuisisi Greenland, dengan dalih bahwa kendali atas wilayah tersebut merupakan “kebutuhan mutlak” bagi keamanan nasional AS.
Berikut adalah poin-poin utama terkait metode agresif Trump terhadap Greenland pada awal 2026:
Pernyataan Keamanan Nasional: Trump menegaskan bahwa Greenland sangat strategis karena saat ini dikelilingi oleh kapal-kapal Rusia dan Tiongkok.
Trump mengklaim Denmark tidak mampu memberikan perlindungan militer yang cukup bagi pulau tersebut, sehingga AS harus mengambil alih demi pertahanan nasional.
Penunjukan Utusan Khusus: Pada Desember 2025, Trump menunjuk Gubernur Louisiana, Jeff Landry, sebagai utusan khusus untuk Greenland guna memfasilitasi integrasi wilayah tersebut ke Amerika Serikat.
Langkah Legislatif (Make Greenland Great Again Act): Di Kongres AS, pendukung Trump mengajukan RUU “Make Greenland Great Again Act” yang mengizinkan presiden untuk menegosiasikan pembelian Greenland dari Denmark.
Ancaman Kekuatan Militer: Setelah operasi militer AS yang menggulingkan Nicolas Maduro di Venezuela pada Januari 2026, Trump menolak untuk mengecualikan penggunaan kekuatan militer atau paksaan untuk mengamankan Greenland jika negosiasi gagal.
Respon Denmark dan Greenland: Perdana Menteri Denmark, Mette Frederiksen, dan Perdana Menteri Greenland, Jens-Frederik Nielsen, dengan tegas menolak klaim ini, menyatakan bahwa Greenland “tidak untuk dijual” dan menyebut ambisi Trump sebagai “fantasi aneksasi” yang tidak memiliki dasar hukum.
Motivasi Sumber Daya: Selain keamanan, metode agresif ini didorong oleh minat terhadap cadangan mineral langka yang besar di Greenland, yang bertujuan mengurangi ketergantungan AS pada impor dari Tiongkok. (red)
Sekian Terimakasih…
Bandung, 05.Januari.2026
Dody Satya ekagustdiman, Dosen Kreativitas New Musik and Politik, Prodi Musik Bambu, Fakultas Seni Pertunjukan,
ISBI Bandung.
About the Author
