Kajian Perubahan Fungsi Kawasan dan Dampak Bencana Banjir Kecamatan Leles dan Banyuresmi, Kabupaten Garut

oleh : Perkumpulan lingkungan anak bangsa (LIBAS)

I. Latar Belakang Masalah

Kecamatan Leles dan Banyuresmi merupakan bagian dari wilayah hulu–tengah DAS Cimanuk yang secara ekologis berfungsi sebagai zona resapan, pengendali limpasan, dan penyangga hidrologi.
Namun dalam dua dekade terakhir, terjadi alih fungsi kawasan masif berupa:

Industri skala menengah–besar

Aktivitas galian C (batuan, pasir, tanah urug)

Perubahan lahan pertanian dan sempadan sungai menjadi area terbangun

Perubahan ini menyebabkan ketidakseimbangan tata air, yang berujung pada banjir berulang, sedimentasi sungai, dan kerusakan infrastruktur serta permukiman.

II. Dasar Hukum yang Mengikat

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 (PPLH)

Pasal 1 ayat (2): Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup wajib menjamin keselamatan manusia.

Pasal 36 ayat (1): Setiap usaha wajib memiliki izin lingkungan.

Pasal 69 ayat (1) huruf a: Dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran atau kerusakan lingkungan.

Pasal 98–99: Kerusakan lingkungan yang menimbulkan bahaya dikenakan pidana dan denda berat.

2. UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Pasal 61: Setiap orang wajib menaati rencana tata ruang.

Pasal 69: Pelanggaran RTRW dikenakan sanksi administratif hingga pidana.

3. UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

Pasal 35: Pemerintah wajib melakukan mitigasi berbasis tata ruang.

Mengabaikan risiko bencana = kelalaian struktural negara.

4. PP No. 21 Tahun 2021 (Penyelenggaraan Penataan Ruang)

Menegaskan bahwa zona rawan bencana tidak boleh dialihfungsikan secara bebas.

III. Metode Analisis (Logika Risiko & Kalkulus Lingkungan)

Digunakan metode skoring kuantitatif dengan prinsip:

Risiko = Bahaya × Kerentanan / Kapasitas

Dalam kajian ini, dirumuskan:

\textbf{RBB} = \frac{(L \times A \times H \times P)}{E}

Keterangan:

L (Lereng)

A (Alih Fungsi Lahan)

H (Curah Hujan)

P (Sebaran Penduduk)

E (Elevasi / kapasitas alami drainase)

Skala nilai:
0,1 (sangat rendah) – 1,0 (sangat tinggi)

IV. Analisis Parameter dan Penilaian

1. Lereng Gunung (L = 0,7)

Kemiringan 10–30%

Memicu limpasan cepat, erosi, dan longsor mikro

Kategori: Risiko Tinggi

2. Alih Fungsi Lahan (A = 0,8)

Galian C terbuka → hilangnya vegetasi & struktur tanah

Industri → permukaan kedap air

Kategori: Sangat Tinggi

3. Curah Hujan (H = 0,9)

1.500–3.000 mm/tahun

Intensitas hujan ekstrem meningkat

Kategori: Sangat Tinggi

4. Sebaran Penduduk (P = 0,6)

Permukiman padat di dataran rendah & bantaran sungai

Kerentanan sosial tinggi

5. Elevasi Kawasan (E = 0,5)

500–1.000 mdpl

Banyak area cekungan dan alur sungai lama

Kapasitas pengaliran rendah

V. Perhitungan Risiko Banjir

\textbf{RBB} = \frac{(0,7 \times 0,8 \times 0,9 \times 0,6)}{0,5}

= \frac{0,3024}{0,5}
= \textbf{0,6048}

Interpretasi

0,00–0,30 : Rendah

0,31–0,60 : Sedang

0,60 : Tinggi

➡ RBB = 0,6048 → RISIKO BANJIR TINGGI (KRITIS)

VI. Kesimpulan Hukum dan Teknis

1. Alih fungsi kawasan di Leles dan Banyuresmi terbukti meningkatkan risiko banjir secara signifikan.
2. Aktivitas industri dan galian C bertentangan dengan UU PPLH dan RTRW bila berada di zona lindung/rawan bencana.
3. Banjir yang terjadi bukan semata bencana alam, tetapi bencana ekologis akibat kebijakan dan kelalaian tata ruang.
4. Pemerintah daerah berpotensi melakukan pembiaran hukum (omission by state) bila tidak bertindak.

VII. Pelajaran Hukum (Legal Lessons Learned)

1. Izin lingkungan tanpa kajian risiko bencana = cacat hukum.
2. RTRW yang dilanggar secara sistematis dapat menjadi objek gugatan warga (citizen lawsuit).
3. Kerusakan lingkungan yang menyebabkan banjir dapat dipidana, bukan sekadar administrasi.
4. Pemulihan lingkungan adalah kewajiban mutlak, bukan pilihan.

VIII. Langkah Hukum dan Kebijakan yang WAJIB Dilakukan

1. Penegakan Hukum

Audit izin lingkungan industri & galian C

Pencabutan izin pada zona rawan banjir

Proses pidana bila terbukti merusak lingkungan

2. Pemulihan Lingkungan

Reboisasi DAS dan lereng

Reklamasi wajib area galian C

Normalisasi sungai berbasis ekologi

3. Penataan Ruang Ulang

Revisi RTRW berbasis risiko bencana

Moratorium izin baru di zona rawan

4. Perlindungan Masyarakat

Relokasi terbatas permukiman rawan

Sistem peringatan dini banjir

Edukasi berbasis komunitas

Penutup

Jika negara gagal menghentikan alih fungsi kawasan, maka banjir di Leles dan Banyuresmi bukan lagi musibah, melainkan kejahatan ekologis yang dilegalkan oleh pembiaran.

About the Author

Admin

Administrator

View All Posts