Garut,Medialibas.com – Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Garut (Uniga) Kelompok 62 menggelar kegiatan sosialisasi dan edukasi terkait Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Desa Cijolang, Kecamatan Balubur Limbangan, Kabupaten Garut. Acara yang berlangsung pada Rabu, 27 Agustus 2025, ini menghadirkan BPJS Kesehatan dan akademisi Uniga sebagai narasumber.
Ketua Kelompok KKN 62, Wildan, menjelaskan bahwa kegiatan tersebut lahir dari hasil survei lapangan. Pihaknya menemukan bahwa masih banyak warga yang belum memahami secara utuh program JKN, bahkan sebagian belum mengunduh aplikasi Mobile JKN pada gawai mereka. Kondisi ini menandakan literasi masyarakat terhadap JKN masih rendah.
“Melalui kegiatan ini kami ingin membuka wawasan masyarakat, agar mereka tidak salah kaprah memahami program JKN. Karena di lapangan sering kali terjadi masalah hanya karena ketidaktahuan,” ungkap Wildan. Rabu (03/09/2025).
Paparan Lengkap dari BPJS Kesehatan
Dalam kesempatan ini, Desi Handayani selaku narasumber dari BPJS Kesehatan memberikan penjelasan mendetail terkait JKN. Ia meluruskan pemahaman publik bahwa BPJS bukanlah program, melainkan lembaga yang diberi mandat pemerintah untuk menyelenggarakan JKN.
Desi juga mengupas berbagai aspek teknis seperti jenis kepesertaan PBI (Penerima Bantuan Iuran) dan Non-PBI, termasuk kewajiban tiap peserta. Dengan gaya interaktif, ia melemparkan pertanyaan kepada audiens untuk mengukur sejauh mana pengetahuan masyarakat.
“Apakah bapak ibu tahu bedanya PBI dengan Non PBI? Mana yang gratis, mana yang berbayar?” tanyanya, yang kemudian disambut dengan antusias oleh warga.
Perspektif Akademisi Uniga
Selain itu, hadir pula Muhamad Hilman Firmansyah, dosen Universitas Garut, yang membahas efektivitas komunikasi BPJS Kesehatan. Menurutnya, akar permasalahan yang sering muncul adalah kurangnya sosialisasi langsung di tengah masyarakat.
“BPJS perlu menggunakan bahasa yang lebih sederhana. Misalnya, istilah PBI lebih mudah dipahami bila disebut ‘gratis’, sementara Non PBI disebut ‘berbayar’. Begitu juga istilah faskes lebih dimengerti jika dijelaskan sebagai ‘klinik’ atau ‘puskesmas’,” ujar Hilman.
Ia menilai kegiatan kolaboratif semacam ini adalah langkah positif untuk menjembatani kesenjangan informasi antara masyarakat dengan penyelenggara program.
Keluh Kesah dan Dialog Masyarakat
Antusiasme peserta terlihat pada sesi tanya jawab. Setidaknya lima warga mengajukan pertanyaan terkait layanan JKN, mulai dari kendala teknis di rumah sakit hingga masalah administrasi seperti kartu tidak aktif, tunggakan iuran, atau ketidaklengkapan surat rujukan.
Desi menanggapi setiap keluhan dengan tenang. Sebagai Frontline Supervisor BPJS Kesehatan Cabang Tasikmalaya, ia menjelaskan secara runut prosedur yang harus dipenuhi masyarakat agar pelayanan kesehatan dapat berjalan lancar.
Penutup dengan Apresiasi
Acara yang diikuti sekitar 50 warga ini ditutup dengan pemberian hadiah kepada lima penanya aktif. Selain menjadi ajang edukasi, kegiatan tersebut juga menciptakan ruang dialog langsung antara masyarakat, akademisi, dan BPJS Kesehatan.
Bagi masyarakat Desa Cijolang, kegiatan ini memberi nilai tambah karena menghadirkan narasumber yang berkompeten sekaligus menepis berbagai kebingungan soal layanan kesehatan nasional. (DK)
About the Author
