Pendahuluan:
Alarm Keras untuk Masa Depan Keuangan Daerah
Tahun 2023 menandai babak kelam dalam catatan pengelolaan aset milik Pemerintah Kabupaten Garut. Dalam kurun waktu hanya satu tahun, nilai perolehan aset mengalami perubahan yang sangat mencengangkan: dari semula sebesar Rp7,44 triliun, berubah menjadi -Rp3,48 triliun. Ini bukan hanya sekadar angka dalam laporan keuangan—ini adalah indikator bahwa kekayaan daerah secara akuntansi sedang mengalami erosi besar-besaran.
Penurunan sebesar lebih dari Rp10,9 triliun dalam satu tahun menunjukkan bahwa ada masalah serius dan sistemik dalam pengelolaan aset Garut. Bila kondisi ini dibiarkan tanpa penanganan serius, maka Kabupaten Garut bisa memasuki fase kebangkrutan aset administratif dalam waktu lima tahun ke depan. Artinya, secara pencatatan, aset daerah akan bernilai nol bahkan negatif pada tahun 2028. Ini bukan prediksi pesimistis, tapi proyeksi kalkulatif berdasarkan data nyata.
Proyeksi Kalkulus: Hitung Mundur Menuju Krisis 2028
Dengan pendekatan kalkulus sederhana, kita bisa menghitung seberapa cepat kerusakan ini berlangsung. Berdasarkan data yang tersedia:
- Nilai Perolehan 2022 (NP₀): Rp7.440.650.000.000
- Nilai Perolehan 2023 (NP₁): -Rp3.485.690.000.000
- Maka, perubahan per tahun:
d(NP)dt=NP1−NP0=−10.926.340.000.000/tahun\frac{d(NP)}{dt} = NP₁ – NP₀ = -10.926.340.000.000 / tahundtd(NP)=NP1−NP0=−10.926.340.000.000/tahun
Jika kita mengasumsikan laju penurunan tetap dan linear selama lima tahun ke depan, maka proyeksi nilai perolehan aset dapat dihitung menggunakan rumus: NP(t)=NP1+t×d(NP)dtNP(t) = NP₁ + t \times \frac{d(NP)}{dt}NP(t)=NP1+t×dtd(NP)
Dengan t adalah jumlah tahun sejak 2023. Maka:
| Tahun | Proyeksi Nilai Perolehan (Rp) |
|---|---|
| 2024 | -14.412.030.000.000 |
| 2025 | -25.338.370.000.000 |
| 2026 | -36.264.710.000.000 |
| 2027 | -47.191.050.000.000 |
| 2028 | -58.117.390.000.000 |
Angka-angka ini menunjukkan akselerasi kerusakan finansial, karena bukan hanya aset tidak bertambah, tetapi nilai tercatatnya pun semakin dalam ke zona negatif, suatu kondisi yang tidak lazim dalam keuangan daerah.
Dampak Fatal Jika Tidak Ada Intervensi
Penurunan aset ini bukan hanya berdampak di atas kertas. Dalam konteks tata kelola daerah, aset adalah fondasi utama yang menopang berbagai aspek pembangunan, pelayanan, dan kelangsungan pemerintahan. Berikut dampak serius yang akan terjadi:
1. Opini Audit “Tidak Wajar” atau “Disclaimer” Berulang dari BPK
Jika kondisi ini terus berlangsung, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) hampir pasti akan memberikan opini negatif terhadap laporan keuangan Garut setiap tahunnya. Ketika opini BPK memburuk, maka kepercayaan publik runtuh, dan lebih buruk lagi—pemerintah pusat dan lembaga keuangan enggan menyalurkan dana atau bekerja sama dengan daerah yang dianggap bermasalah.
2. Penurunan Kapasitas Fiskal dan Dana Transfer
Aset tetap menjadi salah satu indikator kapasitas fiskal dalam skema perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU) dan insentif daerah. Ketika nilai aset terus merosot, maka Garut akan kehilangan peluang memperoleh dana tambahan dari pusat, termasuk DAK, DID, dan hibah infrastruktur.
3. Terganggunya Layanan Publik
Ketika aset fisik seperti gedung sekolah, puskesmas, atau kantor desa tidak tercatat dengan benar, maka aset tersebut tidak memiliki perlindungan hukum dan rentan hilang, rusak, atau berpindah tangan. Akibatnya, pelayanan publik akan ikut terganggu—baik secara administratif maupun operasional.
4. Kehilangan Aset Nyata Secara Fisik
Kasus hilangnya aset pemda bukanlah cerita baru di Indonesia. Banyak lahan, kendaraan, dan bangunan yang “hilang” karena tidak tercatat dalam Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah (SIMBADA). Jika tidak ada pembenahan pencatatan, aset nyata akan lenyap tanpa jejak, dan pemerintah tidak memiliki dasar hukum untuk mempertahankannya.
5. Turunnya Kepercayaan Investor dan Dunia Usaha
Daerah dengan pencatatan aset negatif dianggap sebagai daerah berisiko tinggi, baik oleh pemerintah pusat maupun oleh sektor swasta. Dalam jangka panjang, Garut akan kesulitan menarik investasi karena investor tidak akan percaya pada tata kelola yang lemah dan neraca keuangan yang bermasalah.
Solusi dan Seruan Tindakan Nyata
Meski situasi terlihat suram, belum terlambat bagi Kabupaten Garut untuk berbenah dan mencegah kehancuran total. Namun, setiap tahun tanpa tindakan hanya mempercepat jatuhnya daerah ke jurang krisis aset.
Pemerintah daerah harus segera:
✅ Melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh aset tetap berbasis teknologi digital dan geolokasi
✅ Mengintegrasikan seluruh pencatatan aset ke dalam sistem yang terstandarisasi dan terhubung dengan BPKAD, Inspektorat, dan BPK
✅ Membentuk tim khusus percepatan penertiban aset daerah, dengan melibatkan auditor independen dan lembaga profesional
✅ Merevisi metode penyusutan dan penilaian ulang aset tetap, terutama yang sudah tidak sesuai dengan nilai pasar
✅ Mengumumkan secara terbuka progres pembenahan aset, agar publik ikut mengawasi dan mendukung perbaikan
Penutup: Masih Ada Waktu, Tapi Tidak Banyak
Krisis aset bukan hanya urusan keuangan, tapi urusan masa depan. Tanpa kekayaan daerah yang dikelola dengan baik, mustahil daerah bisa membangun dengan berkelanjutan. Kabupaten Garut masih punya peluang untuk menyelamatkan diri—namun waktu sangat terbatas.
Jika dibiarkan, tahun 2028 bukan hanya menjadi tahun nol dalam catatan aset, tapi bisa menjadi tahun nol dalam kepercayaan, pelayanan, dan pembangunan.
Mari bertindak sebelum semuanya terlambat. (AA)
About the Author
