
Garut,Medialibas.com – Pemerintah Kabupaten Garut terus berupaya memastikan setiap program bantuan yang digulirkan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Salah satunya adalah melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBHCT).
Sementara untuk memperkuat koordinasi lintas sektor, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Garut, Nurdin Yana, memimpin langsung Rapat Koordinasi (Rakor) di Ruang Rapat Dinas Sosial, Jalan Patriot, Kecamatan Tarogong Kidul, Selasa (19/08/2025).
Rakor ini dihadiri sejumlah perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, termasuk Dinas Pertanian, Dinas Sosial, dan unsur asosiasi petani tembakau. Agenda utama yang dibahas adalah mekanisme, data penerima, serta teknis penyaluran BLT agar berjalan cepat, tepat sasaran, dan akuntabel.
Fokus pada Kecepatan dan Ketepatan Penyaluran
Dalam arahannya, Sekda Nurdin Yana menegaskan bahwa BLT DBHCT harus menjadi instrumen yang mampu meringankan beban masyarakat, khususnya petani tembakau, buruh tani, serta pihak lain yang terdampak. Ia mengingatkan agar tidak ada lagi penyaluran yang salah sasaran, mengingat pada periode sebelumnya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan adanya kekurangan dalam distribusi bantuan.
“BLT ini adalah hak masyarakat. Jangan sampai ada penyimpangan di lapangan. Kita ingin bantuan ini benar-benar sampai pada mereka yang berhak,” tegas Nurdin.
Namun, ia juga mengungkapkan bahwa saat ini jumlah penerima BLT masih dalam proses finalisasi. Hal ini karena adanya pergeseran alokasi anggaran melalui mekanisme APBD, sehingga diperlukan penyesuaian.
“Kita akan lihat berapa posisi yang tersisa dengan anggaran yang tersedia. Ada perubahan anggaran yang harus kita sesuaikan, tapi prinsipnya program ini tetap berjalan sesuai aturan,” tambahnya.
Alokasi Anggaran Rp 12 Miliar
Lebih jauh, Nurdin menjelaskan bahwa Kabupaten Garut tahun ini menerima alokasi DBHCT sebesar Rp 12 miliar. Dana tersebut merupakan hasil dari kebijakan pemerintah pusat yang diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terbaru terkait pemanfaatan dana cukai.
Anggaran ini tidak hanya difokuskan untuk BLT bagi petani tembakau dan buruh, tetapi juga diarahkan untuk mendukung berbagai kegiatan yang relevan dengan sektor perkebunan, kesehatan, hingga kesejahteraan masyarakat.
“Makanya Dinas Pertanian hari ini kita minta untuk menginventarisir data dengan lebih teliti, terutama yang diusulkan oleh asosiasi petani tembakau, penggiat ketenagakerjaan, maupun kelompok lain yang memang memiliki keterkaitan dengan program ini,” ujar Sekda.
Pembelajaran dari Penyaluran Sebelumnya
Dalam kesempatan tersebut, Nurdin juga menyoroti perlunya evaluasi menyeluruh terhadap penyaluran BLT DBHCT sebelumnya. Temuan BPK terkait adanya ketidaksesuaian menjadi catatan penting agar ke depan tidak terulang kembali.
Ia menekankan pentingnya keterlibatan berbagai pihak, mulai dari perangkat daerah hingga organisasi masyarakat, dalam melakukan pengawasan. Hal ini dinilai krusial untuk memastikan transparansi dan keadilan dalam proses distribusi.
“Ke depan, pengawasan harus diperketat. Kita tidak ingin ada lagi laporan bahwa penerima bantuan tidak sesuai dengan kriteria. Ini menyangkut kepercayaan publik terhadap pemerintah,” tegasnya.
Harapan untuk Kesejahteraan Petani dan Buruh
Selain itu, Nurdin berharap keberadaan BLT DBHCT bisa menjadi salah satu pendorong kesejahteraan bagi petani cengkeh, buruh tani, dan pekerja sektor terkait lainnya. Dengan kondisi ekonomi yang masih penuh tantangan, bantuan ini diharapkan mampu menjaga daya beli dan meningkatkan kualitas hidup penerimanya.
“Bantuan ini mungkin tidak besar, tetapi setidaknya bisa meringankan beban hidup masyarakat, terutama mereka yang benar-benar bergantung pada sektor pertanian tembakau dan cengkeh,” ucap Nurdin.
Rakor ini menjadi momentum penting bagi Pemkab Garut untuk memperbaiki mekanisme penyaluran bantuan, sekaligus memastikan BLT DBHCT benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.
Dengan alokasi anggaran yang mencapai Rp 12 miliar, pemerintah daerah berkomitmen agar dana tersebut tidak hanya habis terserap, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan rakyat Garut.
“Intinya, kami ingin penyaluran BLT DBHCT tahun ini jauh lebih baik, tepat sasaran, dan memberikan manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat,” tutup Sekda Garut, Nurdin Yana. (Santi.F)