Oplus_0
Garut,Medialibas.com – Polemik seputar proses seleksi calon direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumda) Tirta Intan Garut terus menjadi sorotan tajam masyarakat. Kali ini, kritik keras datang dari wartawan senior sekaligus pemerhati kebijakan publik, Diki Kusdian, yang menuding adanya dugaan kuat rekayasa dalam Panitia Seleksi (Pansel) yang dibentuk untuk menentukan jajaran pimpinan perusahaan milik daerah tersebut.
Dalam pernyataannya yang disampaikan kepada media pada Selasa (17/06/2025), Diki mengungkapkan kekecewaannya atas dinamika seleksi yang dinilai sarat kepentingan politik, khususnya yang beririsan langsung dengan hasil Pilkada Garut 2024 lalu.
“Jika kita tarik benang merah dari proses yang sedang berjalan, maka dugaan adanya rekayasa dalam penetapan calon direksi sangat masuk akal. Ini bukan sekadar proses seleksi biasa, ini adalah wajah nyata dari politik balas jasa pasca Pilkada,” ujar Diki.
Menurutnya, posisi strategis di tubuh PDAM Tirta Intan kini seolah menjadi alat transaksi politik. Diki menilai beberapa nama yang muncul dalam bursa calon kuat mengindikasikan adanya campur tangan pihak-pihak yang merasa “berjasa” dalam mendongkrak kekuatan politik kelompok tertentu saat masa kampanye dan pemungutan suara.
Tata Kelola yang Dikompromikan
Diki menyesalkan apabila proses seleksi tersebut dibiarkan berjalan tanpa pengawasan ketat dari publik dan legislatif. Ia mengingatkan bahwa Perumda seperti PDAM bukan hanya institusi pelayanan publik, tetapi juga simbol akuntabilitas dan transparansi tata kelola daerah.
“PDAM itu bukan milik kelompok politik mana pun, melainkan milik masyarakat Garut. Jika direksinya dipilih atas dasar kompromi politik, maka dampaknya akan langsung dirasakan oleh masyarakat mulai dari layanan air yang tidak optimal hingga kebijakan yang tidak berorientasi pada kepentingan publik,” tegasnya.
Ia pun menyoroti Panitia Seleksi yang dibentuk, mempertanyakan sejauh mana independensi dan profesionalisme mereka dalam menjalankan tugas. Diki bahkan menyebut bahwa sejumlah figur yang semestinya tidak lolos seleksi administrasi bisa dengan mudah masuk ke tahapan berikutnya.
“Pansel tidak bisa bekerja di bawah bayang-bayang kekuasaan. Jika sudah terindikasi ada intervensi, maka seluruh proses patut dievaluasi ulang,” tambahnya.
Desakan Pembentukan Pansus DPRD
Sebagai langkah konkret, Diki mendesak agar DPRD Kabupaten Garut mengambil peran aktif. Menurutnya, sudah saatnya lembaga legislatif turun tangan langsung dengan membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk mengkaji dan menyelidiki potensi pelanggaran serta intervensi dalam proses seleksi direksi PDAM.
“Kita tidak bisa terus membiarkan praktik semacam ini berulang. Jika sekarang dibiarkan, maka akan jadi preseden buruk bagi lembaga-lembaga lainnya di Garut. Fungsi pengawasan DPRD harus dijalankan secara maksimal,” katanya.
Tak hanya berhenti di lembaga DPRD, Diki juga mengajak masyarakat sipil, media, dan kelompok aktivis untuk terus melakukan pengawasan terhadap jalannya proses seleksi.
“Media jangan bungkam. Aktivis jangan diam. Ini momentum penting untuk mengawal arah kebijakan publik di Garut agar tidak terjebak dalam pusaran transaksional yang merugikan rakyat,” ujarnya.
Aktivis dan Pegiat Antikorupsi Mulai Bersikap
Pernyataan Diki Kusdian rupanya turut memantik reaksi dari sejumlah kalangan. Beberapa aktivis antikorupsi lokal menyatakan dukungan atas dorongan untuk mengusut indikasi rekayasa dalam Pansel PDAM tersebut. Mereka menilai bahwa isu ini bukan hanya soal jabatan, tetapi soal prinsip dan masa depan pengelolaan BUMD di Garut.
“PDAM itu punya kontribusi vital dalam sektor layanan publik. Kalau seleksi direksinya saja sudah bermasalah, bagaimana kita bisa percaya pada kebijakan yang akan lahir dari manajemen seperti itu?” ujar seorang aktivis yang meminta namanya tidak disebut.
Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Garut dan pihak Pansel belum memberikan tanggapan resmi atas tudingan tersebut.
Beberapa awak media mengaku sudah mencoba menghubungi pihak terkait, namun belum mendapatkan respons hingga berita ini diterbitkan.
Transparansi Harus Dikembalikan
Di tengah banyaknya kecurigaan publik, satu hal yang menjadi harapan besar adalah dikembalikannya nilai-nilai transparansi, integritas, dan profesionalisme dalam setiap proses seleksi jabatan publik, terlebih untuk posisi strategis seperti di tubuh PDAM.
Diki Kusdian menutup pernyataannya dengan sebuah pesan tajam namun penuh harapan:
“Bahwa Garut punya potensi besar, tapi juga tantangan besar. Jangan sampai potensi itu digerogoti oleh keserakahan dan kepentingan sesaat. Kita butuh keberanian untuk mengoreksi arah, dan itu harus dimulai dari sekarang.” (AA)
